Kemenag Sleman Dalami Praktik Keterbukaan Informasi Publik di Kemenag Bantul
Kemenga Sleman News (Humas)-Kementerian Agama Kabupaten Sleman terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik melalui kegiatan studi tiru ke Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Kamis (29/1/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kemenag Sleman untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rombongan Kemenag Sleman yang mengikuti studi tiru ini terdiri dari unsur perencana, humas, arsiparis, pranata komputer, serta pengadministrasi perkantoran. Kehadiran tim lintas fungsi ini menegaskan keseriusan Kemenag Sleman dalam membenahi pengelolaan informasi publik secara menyeluruh, baik dari sisi manajemen, sistem kerja, maupun dukungan sarana prasarana.
Rombongan diterima langsung oleh Aminuddin, Kasubbag Tata Usaha Kemenag Bantul, didampingi Suprapto, Kasi PAIS, sekaligus jajaran Tim PPID Kemenag Bantul. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan terbuka, dengan fokus pada berbagi pengalaman serta praktik baik pengelolaan PPID dan layanan informasi publik.
Dalam sambutannya, Aminuddin menyampaikan bahwa kunjungan studi tiru merupakan momentum strategis untuk saling belajar. βTamu kami anggap sebagai cermin. Dari situ kita bisa melihat berbagai hal. Jika ada kekurangan, kita bisa segera berbenah. Selain itu, tamu juga membawa keberkahan,β ujarnya. Ia berharap pertemuan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kedua institusi.
Kemenag Sleman memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali secara mendalam kebijakan, alur layanan, serta inovasi yang telah diterapkan Kemenag Bantul dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Diskusi juga menyoroti pentingnya penguatan peran PPID, konsistensi layanan informasi, serta adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
Melalui studi tiru ini, Kemenag Sleman menegaskan komitmennya untuk terus belajar dan berbenah dari berbagai sisi, baik manajerial maupun infrastruktur pendukung. Sinergi antarkabupaten ini diharapkan mampu memperkuat budaya keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Agama serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan.